GLMPK menilai, keberanian Menkeu Purbaya membuka kondisi keuangan di lingkungan Pemerintah dan meminta semua pejabat berwenang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui penggunaan anggaran negara yang profesional, harus mendapat apresiasi dari seluruh elemen masyarakat.
“Langkah berani Pak Purbaya harus mendapat dukungan dan doa dari semua elemen masyarakat, karena ini langkah mulia yang bisa berdampak positif bagi negara dan rakyat,” kata Sekjen GLMPK Ridwan Kurniawan menambahkan.
Ridwan mewanti-wanti pihak Pemkab Garut untuk melakukan penggunaan anggaran dengan baik dan benar. Pasalnya, jika ada pelanggaran terkait pengelolaan anggaran tersebut, terlebih lagi ada dugaan penyalahgunaan, maka akan masuk ke ranah Tipikor (tindak pidana korupsi)
“Pemkab Garut, khususnya pejabat yang mengelola anggaran tersebut harus hati-hati. Jangan sampai lalai atau bahkan sampai ada upaya perbuatan korupsi. Jika hal itu dilakukan, maka suatu waktu akan terendus oleh rakyat,” pungkasnya.
Pertanyakan Anggaran Pemkab Garut Dalam Bentuk Deposito dan Giro
Seiring dengan itu, GLMPK mengaku akan ikut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Garut yang disimpan di perusahaan perbankan, baik di Bank Bjb maupun di bank lainnya. Dalam waktu dekat GLMPK akan mengajukan audensi terkait jumlah anggaran, suku bunga giro dan deposito serta jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penyimpanan Anggaran Pemkab Garut di perbankan selama 11 Tahun.
“Kami akan mengajukan audensi dengan Pemkab Garut terkait pengelolaan anggaran selama ini. Kami ingin tahu berapa jumlah PAD Garut dari hasil penyimpanan di Bank, baik dari Giro maupun deposito selama 11 tahun terakhir. Selain itu, kami juga ingin tahu bank mana saja yang bekerjasama dengan Pemkab Garut ” tegas Bakti Syafaat.
Bakti menambahkan, masyarakat Garut harus berani mengawasi dan melakukan kontrol sosial penggunaan anggaran di Pemkab Garut, agar pengelolaannya bisa bermanfaat sesuai dengan harapan dan tujuan negara.
