Asep juga mengungkap temuan janggal lain saat mendatangi Disperkim Garut, dinas yang tercantum sebagai pihak penerbit SK.
“Mereka nggak punya satupun dokumen dasar SK itu. Masa bisa teken SK tanpa modal selembar kertas pun? Yang main di balik layar siapa?” katanya.
Tak hanya Disperkim, ATR/BPN Garut pun disebut kaget ketika mengetahui langsung kondisi penerima redistribusi versi lapangan.
“Awalnya BPN mengira SK itu sudah melalui proses valid. Setelah kami sampaikan data lapangan, mereka kaget,” ungkapnya.
Tak sampai di sana, Asep menyebut telah menemukan bukti kwitansi setoran uang dari sejumlah calon penerima tanah kepada oknum perangkat Desa Tegalgede.
“Padahal, semua biaya redistribusi tanah sudah dibiayai DIPA. Jadi uang ratusan ribu yang dipungut itu buat apa?” ucapnya.
Jika dihitung, dari 600 penerima dikali pungutan Rp700 ribu, jumlahnya mencapai Rp420 juta. Angka yang cukup besar untuk sebuah program yang seharusnya gratis.
