Daftar narasumber ini seolah membentuk satu pesan tunggal kalau ngaco, siap-siap berhadapan dengan aparat.
Baca Juga : Kepsek Berprestasi, Pejabat Lain Cuma Bisa Ngintip Kertas Piagam
Bambang berharap sekdes bisa makin paham soal pelaporan, perencanaan, dan akuntabilitas dana desa.
“Transparansi, laporan dapat dipertanggungjawabkan, dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Selain Bimtek tahunan, Inspektorat disebut rutin melakukan pembinaan lewat Zoom dan kunjungan langsung untuk memonitor prioritas desa sebuah langkah yang terdengar seperti pengawasan jarak dekat agar tidak ada tangan gatal yang bermain.
Bimtek ini hadir di tengah meningkatnya sorotan terhadap praktik penyalahgunaan dana desa di berbagai daerah Indonesia. Garut, dengan ratusan desa dan anggaran besar, berada di zona rawan. Program pelatihan tampak sebagai upaya memperbaiki kompetensi, tetapi juga sebagai penegasan bahwa era “asal cair, asal jalan” sudah tidak bisa lagi ditoleransi.
Apakah Bimtek ini akan menghasilkan sekdes yang lebih bersih atau hanya menjadi formalitas tahunan? Warga desa menunggu buktinya di lapangan. Sekdes pun kini memegang dua pilihan: patuh pada regulasi, atau siap masuk daftar pantauan.*****
