Administrasi: Lawan yang Tak Pernah Masuk Baliho
Panitia Pilkades biasanya memberi waktu pendaftaran singkat, tapi berkas yang diminta panjang. Fotokopi KTP dan KK harus legalisir Disdukcapil. Ijazah harus sah. Surat keterangan harus dari instansi resmi, bukan “kenalan orang dalam”.
Bagi ASN, TNI, Polri, perangkat desa, atau anggota BPD, ada bonus tantangan: izin atasan atau surat pengunduran diri. Niat maju tanpa izin itu bukan berani itu nekat.
Calon Tunggal? Jangan Terlalu Percaya Diri
Kalau cuma satu calon yang mendaftar, negara sudah antisipasi. Pendaftaran diperpanjang. Masih satu juga? Silakan maju lawan kotak kosong. Rakyat tetap diberi pilihan: calon atau tidak sama sekali. Demokrasi desa, versi sederhana tapi pedas.
Kesimpulan
Pilkades 2026 bukan cuma soal siapa paling dikenal, tapi siapa paling siap. UU baru ini ramah pada stabilitas, tapi kejam pada kelalaian administratif. Mau jadi kepala desa 8 tahun? Jangan cuma jago orasi dan pasang baliho. Pastikan map dokumen Anda lebih rapi dari janji kampanye.
Karena di Pilkades, yang sering tumbang bukan yang kurang suara tapi yang kurang stempel.*****
