Masa Depan yang Tergantung pada Aksi Segera dan Transparansi
Kota Bandung benar-benar berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ancaman bencana sampah pada April 2026 sudah terproyeksikan dengan jelas dan membutuhkan tindakan darurat. Di sisi lain, solusi yang diusulkan memerlukan tidak hanya anggaran, tetapi juga reformasi tata kelola, pemberantasan korupsi, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
Kesuksesan upaya ini bergantung pada tiga pilar utama:
- Kecepatan persetujuan dan penyaluran dana Rp90 miliar untuk memulai aksi mitigasi sebelum 12 Januari 2026.
- Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran, mengingat potensi korupsi di sektor ini dan komitmen Pemkot untuk memperkuat tata kelola bersama KPK .
- Kepatuhan dan kolaborasi seluruh OPD serta perubahan perilaku kolektif warga Bandung, seperti yang didorong melalui kampanye agar ASN menjadi teladan .
Tenggat waktu 12 Januari 2026 bukan sekadar angka di kalender, tetapi merupakan ujian nyata bagi integritas dan efektivitas pemerintahan Kota Bandung. Jika seruan kolaborasi dan anggaran darurat ini gagal diwujudkan dalam tindakan nyata, Bandung tidak hanya akan menghadapi krisis sampah, tetapi juga krisis kepercayaan yang lebih dalam dari warganya. (**)
