“Setiap keluhan pasti kita tampung. Saya juga selalu berkoordinasi dengan Pak Sekda selaku Ketua Tim Pengawasan. Keluhan dari ibu-ibu soal anak harus tetap ke sekolah hanya untuk ambil makanan juga sudah saya sampaikan,” ujarnya.
Masalah tidak berhenti di situ. Memasuki masa libur sekolah, MBG di Garut mengalami perubahan pola menu. Jika sebelumnya makanan disajikan dalam bentuk basah, kini diganti menjadi makanan kering. Perubahan ini memicu keluhan lanjutan karena dinilai berdampak pada kualitas dan nilai gizi.
Bahkan, menurut Aris, terdapat indikasi pengurangan porsi dan nilai total makanan yang diterima siswa tak lagi sebanding dengan standar awal yang dijanjikan program.
“Mengenai perubahan dan pengurangan kualitas, itu perlu pengawasan menyeluruh. Tapi untuk menindak, tentu ada pihak yang punya kewenangan. DPRD hanya bisa melakukan pengawasan,” tegasnya.
Ironinya, di tengah program yang mengusung kata bergizi, justru muncul kekhawatiran soal menu yang makin ringkas, porsi yang makin irit, dan standar yang makin fleksibel.
Baca Juga : SMPN 1 Pasawahan Tolak Makanan Basi Program MBG, Bupati Turun Tangan
Aris memastikan seluruh temuan dan keluhan telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG. Ia juga meluruskan anggapan publik bahwa DPRD bisa langsung memberhentikan pelaksana teknis MBG.
“Kita tidak punya kewenangan memberhentikan SPPG. Kewenangan DPRD itu pengawasan, memastikan hak siswa sesuai dengan standarisasi MBG,” jelasnya.
