Terkait perubahan menu dan porsi, Aris menilai seharusnya ada mekanisme persetujuan yang jelas sebelum kebijakan diterapkan. Hal inilah yang akan ditelusuri DPRD.
“Menu MBG itu diputuskan dari awal, hari ini apa, besok apa, dan pasti ada persetujuan. Nah, ini yang akan kita gali: persetujuan siapa, dan berdasarkan kajian apa,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Aris mendorong pemerintah daerah membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat. Menurutnya, skala MBG yang melibatkan ribuan penerima tidak mungkin diawasi satu per satu tanpa sistem pelaporan yang jelas.
“Saya sarankan ada wadah pengaduan masyarakat jelas ke siapa dan bagaimana mekanismenya kalau menemukan masalah,” ujarnya.
Aris menegaskan MBG merupakan program jangka panjang pemerintah pusat yang harus dikawal serius di daerah. Namun publik berharap, pengawalan itu tidak berhenti pada rapat, laporan, dan klarifikasi semata.
Sebab jika anak-anak harus tetap datang ke sekolah saat libur demi sebungkus makanan kering, pertanyaannya sederhana "yang sedang diberi makan itu gizi anak, atau sekadar target program?" red.*****
