Terkait dampak kebijakan tersebut, Dedi menyebutkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan penghematan belanja operasional hingga rata-rata 20 persen selama masa uji coba.
“Rata-rata bisa menekan belanja sampai 20 persen. Lumayan mengurangi pengeluaran. Itu sebabnya pada 2026 gubernur langsung menetapkan WFH setiap Kamis,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak akan mengurangi pengawasan terhadap kinerja ASN. Pemerintah tetap melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, agar kebijakan efisiensi ini tidak berdampak pada efektivitas kerja.
Selain itu, dalam kondisi tertentu, ASN tetap dimungkinkan untuk kembali bekerja penuh di kantor, menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan.
“Kenapa Kamis? Dari hasil evaluasi, hari Kamis relatif paling efisien. Tapi kebijakan ini dinamis dan akan disesuaikan dengan keputusan gubernur terkait jam kerja perangkat daerah,” tambah Dedi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jawa Barat, Nenden Tatin Maryati, menilai WFH satu hari penuh memberikan dampak efisiensi yang lebih signifikan dibandingkan skema parsial.
“Penggunaan listrik dan sumber daya lainnya jauh lebih minim saat ASN full WFH satu hari penuh,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan tetap terjaganya kinerja dan kualitas pelayanan publik. WFH pun bukan diposisikan sebagai hari santai, melainkan strategi kerja modern yang diukur dan diawasi. (**)
