Tahun 2021:
1. Salinan surat laporan pertanggungjawaban keuangan beserta lampirannya pada program/kegiatan penyusunan Raperda Tahun 2021 yang menggunakan pagu anggaran Rp 3.229.331.300,- apabila terdapat perubahan agar disampaikan berdasarkan perubahan.
2. Salinan surat laporan pertanggungjawaban keuangan beserta lampirannya pada program/kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik Tahun 2021 yang menggunakan pagu anggaran Rp 296.297.000,- dilampirkan produk naskah akademiknya. Apabila terjadi perubahan anggaran, agar disampaikan dan dilengkapi bukti.
3. Salinan surat laporan pertanggungjawaban keuangan beserta lampirannya pada program/kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang menggunakan pagu anggaran Rp 8.418.866.900,- apabila terjadi perubahan anggaran, agar disampaikan dan dilengkapi dengan bukti.
Tahun 2022:
Terdapat pengadaan Ipad Apple dengan spesifikasi 11 Inch 256 GB Wifi dengan pagu anggaran Rp 1.028.058.000,- untuk Anggota DPRD.
Pada kesempatan itu, Asep menegaskan kepastian hukum dan keadilan merupakan ciri utama negara yang demokrasi dan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan keinginan penguasa atau atasan.
Asep Muhidin juga mengutip keterangan Philpus M. Hadjon dalam buku Hukum Administrasi Negara edisi revisi, penulis DR. Ridwan HR, halaman 24 yang menyebutkan “ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum in realita apabila hukum administrasi tidak berfungsi”.
