“Kelurahan dan kecamatan memegang peran penting dalam legalitas lahan. Semua masih kami dalami,” katanya.
Di tengah proses itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut turun tangan. Ia meminta pemerintah daerah segera menertibkan praktik alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu pemicu longsor.
“Saya titip kepada wakil gubernur dan bupati, soal alih fungsi lahan ini harus segera ditindak,” ujar Gibran.
Baca Juga : Ladang Teh Disulap Jadi Ladang Sertifikat, Mafia Tanah Akhirnya Kena Sengat Polisi
Namun, tragedi di Bandung Barat bukan satu-satunya alarm yang berbunyi. Di Kabupaten Garut, persoalan serupa justru sudah lama disuarakan, tetapi terkesan hanya berputar di meja administrasi.
Pengacara Asep Muhidin kembali mempertanyakan keseriusan Polres Garut dalam menangani dugaan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Limbangan. Meski penyidikan sudah dimulai sejak 2025, hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya yakin pemeriksaan sudah dilakukan ke perusahaan dan instansi pemerintah. Tapi hasilnya sampai sekarang nihil,” kata Asep, Selasa (3/2/2026).
Asep mengungkapkan, laporan kasus ini telah ia sampaikan sejak 2023. Ia mengaku terus memperjuangkan perlindungan lahan pertanian produktif yang statusnya masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
