"Saya harus memahami mindset birokrat dulu, baru bisa menjembatani komunikasi dengan media. Itu dinamika yang menarik," katanya.
Lebih dalam, Farhan menekankan bahwa kepemimpinan tidak mengenal sistem "remedial" seperti di bangku sekolah.
"Dalam kepemimpinan tidak ada remedial. Masalah harus dihadapi dan diselesaikan, tidak bisa disimpan. Semua pemangku kepentingan harus jadi bagian solusi," ungkapnya.
Metafora ini menggambarkan beban dan kecepatan pengambilan keputusan yang berbeda di ranah eksekutif. Sebuah kebijakan memiliki konsekuensi langsung pada kehidupan warga, dan kesalahan tidak mudah diralat.
Radio di Era Digital: Bukan Peninggalan, Tapi Verifikator Terakhir
Di tengah dominasi platform digital yang serba instan dan tanpa filter, Farhan justru melihat kembalinya relevansi radio—bukan sebagai media usang, tetapi sebagai penjaga etika dan kredibilitas.
"Radio punya karakter dan etika. Ini penting untuk menjaga ketahanan informasi. Di tengah arus digital yang tak terbatas, radio bisa menjadi verifikator terakhir," tegasnya.
Ia menyoroti keberagaman frekuensi radio di Indonesia sebagai benteng alami terhadap monopoli informasi sekaligus penjaga kualitas komunikasi publik. Di saat media sosial membanjiri publik dengan informasi mentah dan seringkali tidak terverifikasi, radio hadir dengan kurasi dan etika jurnalisme.
Citizen Journalism dan Masa Depan Demokrasi
Farhan juga menyoroti peran citizen journalism (jurnalisme warga) yang terus dikembangkan Elshinta. Baginya, ini bukan sekadar strategi konten, tetapi pilar demokrasi partisipatif.
