Peralihan dari teknologi termal ke teknologi yang diklaim lebih ramah lingkungan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan budidaya maggot memang merupakan langkah yang bijak secara ekologis. Namun, implementasi teknologi ini bukan tanpa tantangan. Fasilitas RDF, misalnya, membutuhkan investasi besar, lahan yang luas, dan yang terpenting, pasokan sampah yang sudah terpilah dengan kualitas konsisten. Di sinilah letak ironinya: proyek-proyek teknologi canggih ini dapat gagal total jika program Gaslah dan kesadaran warga untuk memilah dari sumber tidak berjalan optimal.
Pemkot menyebut tengah mengidentifikasi lahan untuk RDF. Proses identifikasi dan pembebasan lahan di kota sepadat Bandung adalah pekerjaan rumah yang sangat berat. Tanpa kepastian lahan dan kajian kelayakan yang matang, teknologi RDF hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Partisipasi Publik: Bukan Sekadar Seremonial
Program-program seperti Kang Pisman, Bank Sampah, dan Buruan SAE adalah inisiatif baik yang mencoba membangun ekonomi sirkular. Namun, selama ini program-program tersebut kerap berjalan parsial dan lebih bersifat seremonial ketimbang menjadi gerakan massal yang terstruktur.
Peningkatan target KBS (Kawasan Bebas Sampah) dari 500 RW menjadi 750-800 RW juga harus dicermati. Jangan sampai penambahan kuantitas ini mengorbankan kualitas. Sebuah RW tidak layak disebut "Bebas Sampah" hanya karena memiliki tempat sampah terpilah, tetapi masih mengirimkan residunya ke TPA tanpa pengolahan yang jelas. Indikator "bebas sampah" harus didefinisikan ulang secara ketat, yaitu nol residu yang dikirim ke TPA.
Rencana besar Pemkot Bandung untuk tahun 2026 adalah sebuah pengakuan bahwa krisis sampah telah mencapai titik kritis yang membutuhkan solusi luar biasa. Namun, masyarakat berhak untuk tidak hanya terbuai oleh janji-janji manis dan angka-angka target. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh tiga hal krusial: konsistensi eksekusi di lapangan, integrasi antar-program yang nyata, dan yang terpenting, keberanian untuk menindak tegas setiap pelanggaran, baik oleh individu maupun korporasi.
Jika tidak, target 2026 hanya akan menjadi bagian dari deretan panjang mimpi pengelolaan sampah Bandung yang kandas di tengah jalan. Saatnya kita mengawal, mengkritisi, dan memastikan bahwa "andalan" yang ditawarkan benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar proyek baru dengan masalah lama. (**)
