[Locusonline.co] CIANJUR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat membunyikan alarm terkait penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang dinilai belum tepat sasaran. Dalam kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026), sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari ketidaksesuaian latar belakang pendidikan hingga minimnya anggaran operasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mengungkapkan bahwa kondisi ini secara langsung menghambat optimalisasi pelayanan kepada petani, terutama dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
"Kondisi ini mempengaruhi optimalisasi pelayanan pada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan," katanya.
PPPK Pertanian: Latar Belakang Tak Sesuai, Evaluasi Mendesak
Temuan paling mencolok di lapangan adalah adanya penambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan pertanian. Beberapa tenaga yang ditempatkan justru berasal dari bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian.
Padahal, tugas di unit pertanian sangat spesifik dan membutuhkan keahlian teknis yang mumpuni. DPRD menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi serius.
"Beberapa tenaga yang ditempatkan berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian, sehingga hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit pertanian sangat spesifik," tegas Lina.
Anggaran Minim, Petugas Tak Bisa Turun ke Sawah
Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi II juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang menjadi kendala klasik namun krusial. Minimnya dana membuat petugas kesulitan melakukan pemantauan potensi serangan hama secara berkala ke lapangan.
