Akibatnya, deteksi dini terhadap ancaman hama menjadi terhambat, dan penanganan sering kali terlambat dilakukan. Hal ini tentu berisiko pada gagal panen dan kerugian petani.
"Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas," ujar Lina.
Kunjungan kerja yang dilakukan wakil rakyat ini merupakan bagian dari agenda evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan rencana APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD ingin memastikan bahwa alokasi anggaran ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Dua Masalah Utama yang Harus Dibenahi
Dari temuan di Cianjur, setidaknya ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah:
- Penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai bidang keahlian, terutama untuk PPPK pertanian. Rekrutmen ke depan harus lebih selektif dan memprioritaskan latar belakang pendidikan pertanian.
- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan pemantauan lapangan. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai agar petugas dapat bekerja optimal mencegah dan menangani serangan hama.
Jika dua masalah ini tidak segera diatasi, target peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat, khususnya di Cianjur sebagai salah satu lumbung pangan, akan sulit tercapai. Petani akan terus dirugikan, dan ketahanan pangan daerah terancam. (**)
