"Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat asumsi pribadinya dan belum ada pembicaraan resmi.
"Kayaknya 25 persen deh. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen," tuturnya.
Meski mendukung wacana tersebut, Purbaya menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," kata Bendahara Negara tersebut.
Dukungan dari Menteri Lain
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga menyatakan kesediaannya menerima kebijakan pemotongan gaji. Bahkan, Pigai menyatakan siap untuk tidak menerima gaji sama sekali jika itu demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
"Kalaupun tidak menerima gaji sebagai menteri, saya bersedia," ujar Pigai melalui akun media sosial X miliknya pada 19 Maret 2026.
Pigai menambahkan bahwa gaji pokoknya sebagai menteri adalah Rp18 juta, dan ia mengaku masih mencukupi dari tunjangan serta perjalanan dinas sesuai aturan.
Efisiensi Anggaran dalam Skala Lebih Luas
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan global. Selain pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien.
