LOCUSonline, JAKARTA - Di tengah dunia yang makin sulit ditebak dari konflik geopolitik hingga harga minyak yang naik seperti grafik tanpa rem, pemerintah Indonesia memilih satu strategi klasik untuk menenangkan publik dengan memastikan bensin tidak ikut “panas”.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terkendali, meski tekanan global terus datang silih berganti. Salah satu langkah utamanya adalah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, demi menjaga daya beli masyarakat tetap bernapas.
“Resepnya pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam talkshow ekonomi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas di level paling sensitif: dompet rakyat. Sebab, seperti diketahui, kenaikan BBM sering kali lebih cepat menyebar dampaknya dibanding klarifikasi pemerintah.
Selain itu, Juda menyebut adanya “natural hedge” dari sisi eksternal, istilah teknokratis yang kira-kira berarti: ketika satu sisi ekonomi tertekan, sisi lain diharapkan bisa menyeimbangkan, meski kadang terasa seperti berharap cuaca cerah di tengah musim hujan.
Hingga kuartal I 2026, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia masih berada di jalur optimistis, dengan proyeksi pertumbuhan antara 5,4 hingga 6 persen. Angka ini ditopang oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, serta ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO yang masih menjadi “penopang setia” saat sektor lain goyah.
Di sisi fiskal, penerimaan pajak dan belanja negara disebut tetap menunjukkan tren positif. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dijaga di bawah batas aman 3 persen sebuah angka yang sering disebut stabil, meski cara mencapainya kadang butuh akrobat anggaran.
