IRCA 2026: Saat “Patuh di Atas Kertas” Tak Lagi Cukup, Perusahaan Dipaksa Jujur Sampai ke Akar

LOCUSonline, JAKARTA - Ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 kembali digelar untuk tahun ketiga. Namun kali ini, perusahaan tak lagi cukup tampil rapi di atas kertas. Dewan juri tampaknya sepakat bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan ujian integritas yang tak bisa lagi disiasati dengan "lipstik laporan tahunan".

Diselenggarakan oleh Hukumonline, IRCA tetap membawa misi lama untuk mengapresiasi perusahaan dan praktisi yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari strategi bisnis. Bedanya, standar penilaian kini naik kelas dari sekadar compliance menuju integrity-based governance.

Mengutip berita HUKUMONLINE.COM. Salah satu juri, Arief T. Surowidjojo, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi mudah percaya pada laporan perusahaan yang disusun rapi dan penuh jargon.

"Apa yang disampaikan perusahaan tidak langsung dipercaya. Kami uji lewat indikator eksternal, mulai dari sistem, implementasi teknologi, hingga jejak pemberitaan media," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Diuji Realita: Sekolah Diberi Hak Protes, Tapi Diminta Tidak “Viral Duluan

Dengan kata lain, era "asal dokumen lengkap" resmi memasuki masa pensiun. Kini, perusahaan diuji apakah benar-benar patuh atau sekadar tampil patuh saat diawasi.

Pendekatan ini dinilai penting, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kerap menggoda perusahaan untuk melonggarkan sedikit saja prinsip tata kelola. Namun para juri justru berpandangan sebaliknya.

"Tidak bisa dilonggarkan, justru harus diperketat. Sistem yang kuat membuat perusahaan lebih tahan banting," tegas Arief.

Dari perspektif antikorupsi, Erry Riyana Hardjapamekas menyoroti kata kunci utama IRCA tahun ini: keberlanjutan (sustainability). Menurutnya, perusahaan yang benar-benar unggul adalah yang tetap patuh bahkan ketika tidak ada yang melihat.

Ia menyebut konsep ini sebagai comply beyond consequence sebuah kepatuhan yang lahir bukan karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran nilai.

"Kalau ingin usaha bertahan lama, ya harus konsisten patuh. Bukan sekadar menghindari masalah, tapi menjaga prinsip," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Natalia Soebagjo yang menilai kepatuhan kini hanyalah standar minimum.

"Kepatuhan itu syarat dasar. Kalau ingin dipercaya investor, konsumen, dan karyawan, perusahaan harus melampaui itu," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem terbaik sekalipun bisa runtuh jika dijalankan oleh individu tanpa kompas moral. Dalam praktiknya, integritas kerap diuji saat perusahaan menghadapi tekanan politik atau birokrasi yang berliku.