LOCUSonline, JAMBI - Kota Jambi kembali jadi panggung obrolan serius soal masa depan dunia pers. Bukan bahasan soal siapa wartawan paling cepat upload berita atau paling rajin bikin judul clickbait, melainkan soal marwah jurnalistik yang mulai sering diuji antara idealisme dan transferan tak terduga.

Melansir berita ANTARA. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa wartawan wajib menginternalisasi Kode Etik Jurnalistik, bukan sekadar hafal pasal lalu lupa saat ketemu amplop cokelat.

Pernyataan itu disampaikan Munir saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Wali Kota Jambi, Maulana, Selasa malam (19/5/2026).

Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Dipuji Lebih Humanis, Bamsoet Ingatkan Aparat Jangan Lagi Jadikan Hukum Mesin

Menurut Munir, kode etik adalah kompas utama bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Tanpa itu, pers bisa kehilangan arah dan berubah dari penjaga demokrasi menjadi sekadar pemburu sensasi dan proposal kerja sama.

"Kalau wartawan mematuhi kaidah jurnalistik, maka dia menjadi guru masyarakat yang ikut mencerdaskan bangsa. Tapi kalau gurunya salah arah, yang rugi tentu masyarakat," ujarnya.

Munir menyebut perjuangan wartawan sejatinya sama dengan para pemimpin daerah. Bedanya, kepala daerah bertarung lewat kebijakan, sedangkan jurnalis bertempur lewat tulisan dan integritas. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dunia pers masih menghadapi virus lama berupa praktik jurnalisme menyimpang.

Fenomena wartawan yang terlalu akrab dengan imbalan, sampai dugaan praktik pemerasan berkedok liputan, disebutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar organisasi pers.

"Profesionalisme itu kunci. Kalau wartawan menjaga integritas, peluang akan datang dengan cara yang terhormat, bukan lewat tekanan atau ancaman berita," katanya.

Baca Juga: Pegawai Bea Cukai Lari dari Wartawan, Kuasa Hukum: Itu Bukan Kabur, Hanya Olahraga Menghindari Framing

Sindiran paling terasa justru muncul dari realitas lapangan, di tengah era digital dan AI, sebagian oknum masih menganggap berita sebagai alat negosiasi pribadi, bukan sarana edukasi publik. Akibatnya, profesi wartawan yang seharusnya dihormati malah kadang dipandang seperti debt collector versi bawa kamera.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menilai hubungan pemerintah daerah dengan insan pers selama ini berjalan cukup harmonis. Ia mengakui media memiliki peran penting dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat secara cepat dan luas.

Namun, Maulana juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak antikritik. Bahkan, kritik dari media dianggap sebagai vitamin untuk memperbaiki pelayanan publik.

"Sering kali rekan-rekan wartawan memberikan kritik, dan kami melihat itu sebagai kritik konstruktif demi kemajuan Kota Jambi," ujarnya.

Di tengah derasnya arus informasi dan perang konten media sosial, pesan yang disampaikan dalam pertemuan ini terdengar sederhana tapi menohok: pers boleh cepat, tapi jangan kehilangan akal sehat. Karena ketika kode etik cuma jadi hiasan seminar, publik yang akhirnya jadi korban.*****