[Locusonline.co] Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong sejumlah poin krusial untuk memastikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Sistem Elektronik (PP Tunas) berjalan efektif, terutama di wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kebijakan yang mulai berlaku 28 Maret 2026 ini dapat melindungi anak-anak hingga ke pelosok daerah.
1. Transparansi Berkala Kepatuhan Platform Digital
Herman menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui platform digital mana yang benar-benar serius melindungi anak-anak mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme transparansi berkala dari pemerintah pusat mengenai tingkat kepatuhan platform.
"Kami berharap ada transparansi berkala mengenai tingkat kepatuhan platform, sehingga publik tahu siapa yang sudah serius melindungi anak dan siapa yang belum," kata Herman dalam wawancara tertulis dengan ANTARA di Bandung, Jumat (10/4/2026) malam.
Status Kepatuhan Platform per 9 April 2026:
| Platform | Status Kepatuhan |
|---|---|
| Meta (Threads, Instagram, Facebook) | ✅ Sepenuhnya patuh |
| X | ✅ Sepenuhnya patuh |
| Bigo Live | ✅ Sepenuhnya patuh |
| TikTok | ⚠️ Sebagian (parsial) |
| Roblox | ⚠️ Sebagian (parsial) |
| YouTube (Google) | ❌ Belum menunjukkan iktikad baik |
2. Sosialisasi Teknis yang Diperkuat
Menurut Herman, PP Tunas sebagai aturan baru membutuhkan sosialisasi teknis yang masif dan mudah dipahami. Masyarakat tidak hanya perlu tahu tentang larangan, tetapi juga memahami logika perlindungan di balik kebijakan tersebut.
"Sosialisasi teknis (PP Tunas) harus diperkuat agar yang dipahami bukan hanya larangannya, tetapi juga logika perlindungannya (terhadap anak)," ucap Herman.
Sosialisasi teknis ini penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah, sekolah, hingga keluarga.