Penunjukan Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH Jelang May Day 2026: Strategi Merangkul Buruh agar Tak Terlalu Keras Berteriak?

LOCUSonline, JAKARTA - Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Prabowo Subianto tidak sekadar menjadi bagian dari penyegaran kabinet. Di tengah momentum Hari Buruh Internasional, langkah ini terbaca sebagai manuver politik yang lebih halus dari sekadar seremoni.

Jika sebelumnya pemerintah cukup tampil simbolik di hadapan buruh, kini pendekatan yang dipilih terlihat lebih sistematis seolah membawa suara jalanan masuk ke dalam ruang rapat.

Jumhur dikenal bukan sebagai teknokrat lingkungan, melainkan aktivis buruh yang lama berkecimpung dalam advokasi pekerja. Ketika figur seperti ini masuk ke kabinet, pesan politiknya cukup terang dimana pemerintah memilih merangkul potensi oposisi daripada berhadap-hadapan dengannya.

Strategi ini sering disebut sebagai kooptasi, cara klasik untuk meredam tekanan dengan menjadikannya bagian dari kekuasaan. Dalam praktiknya, pendekatan ini kerap berhasil menurunkan tensi konflik, setidaknya dalam jangka pendek.

Dengan kata lain, demonstrasi mungkin tetap berlangsung, tetapi nadanya bisa berubah dari perlawanan penuh menjadi dialog yang lebih terukur.

Baca Juga: Revisi UU Partai Politik Cahaya Ruang Gelap Demokrasi: DPR Soroti Pendanaan Parpol di Tengah Tradisi Lama Korupsi Politik

Selama ini, May Day identik dengan mobilisasi massa dan tuntutan keras terkait isu ketenagakerjaan seperti outsourcing, PHK, hingga perlindungan pekerja. Namun dengan hadirnya figur seperti Jumhur di dalam pemerintahan, pola tersebut berpotensi mengalami pergeseran.

Negara kini memiliki jembatan komunikasi langsung dengan kelompok buruh. Demonstrasi yang biasanya menjadi alat tekanan bisa saja berubah menjadi ruang negosiasi atau dalam skenario paling optimistis, panggung legitimasi.

Jika sebelumnya kehadiran presiden di tengah massa buruh berpotensi disambut kritik, kini situasinya bisa lebih cair, bahkan berbalik menjadi dukungan.

Langkah ini juga dapat dibaca sebagai upaya pemerintah mengelola risiko eskalasi aksi buruh. Fragmentasi serikat dan isu sensitif yang terus berulang membuat potensi konflik selalu ada.

Dengan memasukkan representasi buruh ke dalam kabinet, pemerintah tampaknya tidak hanya bersiap menghadapi demonstrasi, tetapi juga mencoba mendesain ulang dinamika gerakan itu sendiri.

Baca Juga: Pencopotan Dirjen Kemenkeu Mendadak: “Rotasi Biasa” yang Terlalu Cepat untuk Disebut Biasa

Namun strategi ini bukan tanpa celah. Tidak semua kelompok buruh akan melihat langkah ini sebagai bentuk akomodasi. Sebagian bisa menilai hal ini sebagai upaya penjinakan gerakan.

Risiko lainnya adalah ekspektasi yang meningkat. Ketika aktivis buruh masuk ke dalam pemerintahan, publik pekerja tentu berharap perubahan nyata bukan sekadar simbol representasi.

Jika harapan tersebut tidak terpenuhi, kekecewaan yang muncul justru bisa lebih besar dan berpotensi memicu tekanan politik yang lebih tajam.