Kepemimpinan Perempuan di Indonesia Terhambat Patriarki, Kuota 30 Persen Masih Jadi Pajangan Demokrasi

Masalah klasik lain muncul dari sisi anggaran. Program pemberdayaan perempuan dinilai sering kalah prioritas dibanding sektor lain, sehingga implementasi kebijakan menjadi setengah hati.

"Kalau anggaran kecil, bagaimana kebijakan bisa berjalan optimal?" ujarnya.

Di titik ini, realita berubah menjadi ironi dimana perempuan didorong maju, tapi bekalnya dikurangi.

Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya meningkatkan jumlah keterwakilan, tetapi juga membongkar hambatan budaya, memperbaiki sistem politik, dan memastikan dukungan kebijakan yang nyata.

Jika tidak, maka demokrasi hanya akan terus memproduksi simbol kesetaraan tanpa benar-benar menghadirkan keadilan.*****