LOCUSonline, YOGYAKARTA - Di negeri yang gemar menggaungkan kesetaraan, jalan menuju kursi kepemimpinan bagi perempuan rupanya masih mirip jalan desa berlubang, ada tapi penuh rintangan dan sering bikin tersandung.
Upaya mendorong kepemimpinan perempuan di Indonesia hingga kini masih menghadapi hambatan struktural yang tak kunjung tuntas. Di balik angka keterwakilan yang perlahan naik, akses perempuan untuk benar-benar masuk dan bersaing dalam arena kekuasaan masih jauh dari kata mulus, terutama di tingkat akar rumput.
Melansir berita umy.ac.id. Guru Besar Ilmu Gender dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Nur Azizah, menilai budaya patriarki masih menjadi sutradara utama dalam panggung politik nasional meski sering tak diakui secara terang-terangan.
"Dalam konstruksi sosial yang masih kuat, laki-laki tetap dianggap sebagai figur utama dalam kepemimpinan," ujarnya, Selasa (28/4).
Perempuan boleh ikut lomba, tapi garis start-nya dipasang lebih jauh.
Baca Juga: Usulan Yusril Picu Debat, Partai Kecil Diminta ‘Naik Kelas atau Gabung Klub’
Jika di tingkat nasional perempuan mulai terlihat, maka di tingkat desa kondisinya justru lebih hening. Dalam struktur seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterwakilan perempuan sering kali hanya sebatas memenuhi syarat minimal bukan kebutuhan nyata.
"Dari sembilan anggota biasanya hanya satu perempuan, itu pun karena aturan. Untuk menambah jumlahnya sangat sulit," jelasnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan afirmatif, perempuan cenderung hanya menjadi pelengkap administrasi demokrasi bukan aktor utama.
Kebijakan kuota 30 persen yang selama ini digaungkan, dalam praktiknya lebih sering berhenti di level tertentu. Di tingkat desa yang justru menjadi fondasi kepemimpinan politik dengan dukungan sistem yang masih minim.
Ironinya, demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi tampak masih selektif dalam mendefinisikan siapa yang dimaksud rakyat.
Menurut Azizah, dorongan terhadap kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya mengandalkan angka keterwakilan. Dibutuhkan kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan perempuan, mulai dari akses pendidikan hingga dukungan terhadap peran domestik.
"Misalnya pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, serta fasilitas seperti daycare agar perempuan bisa bekerja," tegasnya.