LOCUSONLINE, GARUT — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya bereaksi atas tewasnya seorang siswa SMA Negeri di Kabupaten Garut yang diduga korban perundungan. Namun, reaksi ini datang bukan untuk mencegah, melainkan setelah nyawa melayang—seperti biasa, saat narasi duka sudah viral dan suasana sudah sunyi.
Wakil Menteri Pendidikan, Fajar Riza Ul Haq, hadir di Garut dan menyatakan bahwa kementeriannya menurunkan tim investigasi, termasuk dari Inspektorat Jenderal. Mereka akan menelaah kasus ini secara “utuh”—meskipun nyawa korban tak bisa dikembalikan dan luka keluarga terlanjur menganga.
“Kami sudah melakukan takziah, menyampaikan belasungkawa, dan membawa tim dari Inspektorat Jenderal,” kata Fajar, seperti hendak menegaskan bahwa kedatangan pemerintah bukan tanpa protokol dan seremonial.
Yang tak kalah menarik, Fajar juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi efektivitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Sayangnya, evaluasi ini dilakukan setelah korban gantung diri, bukan ketika tanda-tanda perundungan mencuat atau saat nilai rapor korban dipermasalahkan sekolah.
Siswa kelas X yang tak naik kelas ini diduga menjadi sasaran tekanan, baik akademik maupun sosial. Namun pihak sekolah justru fokus menyampaikan bahwa siswa tersebut “tidak tuntas tujuh mata pelajaran”, seolah nilai akademik jadi pembenaran atas peristiwa tragis.
“Kami sedang mengevaluasi TPPK,” ujar Fajar lagi, dalam nada birokratis yang tak menjawab pertanyaan: ke mana tim ini saat korban masih hidup?
Pernyataan penuh empati pun diluncurkan: sekolah harus menjadi tempat yang “nyaman, aman, tanpa kekerasan”. Kalimat yang sudah lama jadi mantra kosong dalam setiap pidato pejabat pendidikan, namun selalu tak terbukti ketika kasus nyata muncul.
