Ia mengingatkan, kalau kasus seperti ini dibiarkan, masyarakat bisa ciut nyali bicara di pengadilan. “Negara hukum harusnya melindungi kontrol sosial, bukan malah bikin rakyat berpikir dua kali untuk bersuara,” kata Asep.
GLMPK, yang selama ini aktif mengawal dugaan penyimpangan pejabat, khawatir laporan ini bagian dari manuver untuk membungkam kritik. “Kami akan terus jalan. Mengawal pelanggaran hukum itu amanah,” pungkasnya.
Proses penyelidikan masih berjalan di Polres Garut. Publik menanti apakah kasus ini akan mengungkap kebenaran, atau hanya jadi bab tambahan dalam buku tebal drama politik-hukum di daerah. (red)
