[Locusonline.co] Jakarta – Sebuah informasi yang beredar luas di media sosial X (sebelumnya Twitter) membuat para pengguna kendaraan bermotor di Tanah Air bergidik. Beredar potongan gambar yang diklaim sebagai dokumen rahasia Kementerian ESDM, yang menunjukkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2026 dengan angka yang sangat signifikan. Dalam dokumen tersebut, harga Pertamax disebut akan melonjak menjadi Rp17.850 per liter .
Dokumen yang dilengkapi cap 'Confidential to Kementerian ESDM' (Sangat Rahasia untuk Kementerian ESDM) itu merinci sejumlah kenaikan drastis yang direncanakan akan diberlakukan mulai besok, Rabu (1/4/2026).
Rincian Harga dalam Dokumen yang Viral
Berdasarkan potongan gambar yang beredar, berikut adalah daftar harga baru yang diklaim akan berlaku:
| Jenis BBM | Harga Lama | Harga Baru (Viral) | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Pertamax | Rp12.300 | Rp17.850 | +Rp5.550 |
| Pertamax Green | Rp12.900 | Rp19.150 | +Rp6.250 |
| Pertamax Turbo | Rp13.100 | Rp19.450 | +Rp6.350 |
| Dexlite | Rp14.200 | Rp23.650 | +Rp9.450 |
| Pertamina Dex | Rp14.500 | Rp23.950 | +Rp9.450 |
Dokumen tersebut juga mencantumkan bahwa kenaikan harga ini sejalan dengan tren Indonesian Crude Price (ICP) dan merupakan upaya mendukung arahan pemerintah untuk menghemat energi. Hal ini disebut sebagai dampak dari situasi perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, yang menyebabkan harga minyak dunia naik ekstrem dan terjadi gangguan pasokan hingga 20 persen di Selat Hormuz.
Pertamina: Informasi Palsu
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, angkat bicara terkait informasi yang meresahkan publik tersebut. Ia menegaskan bahwa dokumen yang beredar itu bukan berasal dari Pertamina dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ungkap Baron dikutip detikFinance.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.