"Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Data Pengadaan Motor Listrik BGN
Berdasarkan keterangan Kepala BGN Dadan Hindayana (7-8 April 2026):
| Indikator | Keterangan |
|---|---|
| Total pesanan | 25.644 unit |
| Realisasi | 21.801 unit |
| Tahun anggaran | 2025 |
| Status | Belum dibagikan secara resmi |
| Tujuan | Kepala SPPG di wilayah akses transportasi sulit |
| Manfaat | Kelancaran penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) |
Motor Listrik Diduga Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX
Adapun sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan tersebut diduga adalah:
- Emmo-JVX GT
- Emmo-JVH MAX
Kedua model motor listrik ini diketahui memiliki spesifikasi premium dengan harga yang cukup tinggi.
Konfirmasi Menkeu: Anggaran 2025, Tidak Ada Pembelian di 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pengadaan sepeda motor listrik SPPG memakai alokasi tahun 2025 dan tidak ada pembelian pada tahun 2026.
KPK Akan Pantau Perkembangan
KPK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Sebagai lembaga antirasuah, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tersebut.
Publik pun menanti langkah selanjutnya dari KPK, terutama terkait transparansi proses pengadaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang mencapai miliaran rupiah.
Pengadaan 25.644 unit motor listrik oleh BGN menjadi sorotan KPK karena pengadaan barang dan jasa adalah area rawan korupsi. KPK mempertanyakan analisis kebutuhan, spesifikasi kendaraan, hingga alasan pemilihan vendor pemenang. Dengan anggaran yang bersumber dari APBN 2025 dan nilai yang fantastis, publik berharap KPK dapat mengawal kasus ini hingga tuntas. (**)