Sertifikasi Halal Garut Digenjot: UMKM Diminta Jangan Kalah dari Produk Korea yang Sudah “Lebih Syariah”

LOCUSonline - Pemerintah tampaknya mulai sadar bahwa persaingan produk halal kini bukan lagi sekadar urusan label tempel di kemasan, melainkan medan perang ekonomi global. Ironisnya, saat sebagian pelaku UMKM lokal masih sibuk menentukan desain stiker kemasan, produk luar negeri justru sudah lebih dulu datang dengan sertifikat halal lengkap dan strategi pemasaran modern.

Fenomena itu menjadi sorotan dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi SPPG Kabupaten Garut yang digelar di Pendopo Garut, Senin (25/5/2026), dan dibuka langsung Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan Baras.

Dalam sambutannya, Haikal memuji Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai cukup serius mengurus ekosistem halal. Menurutnya, perhatian Bupati Garut terhadap isu halal bukan sekadar formalitas seremonial yang biasanya hanya ramai saat kamera menyala.

"Kedatangan kami untuk memberi apresiasi kepada Pak Bupati karena sangat konsen terhadap persoalan halal," jelas Haikal.

Namun, Haikal mengingatkan bahwa halal bukan sekadar urusan agama yang dipahami sebatas stempel aman dikonsumsi. Di era modern, halal telah berubah menjadi simbol kualitas, higienitas, dan daya saing produk.

Ia bahkan menyinggung bagaimana produk luar negeri seperti dari China, Korea, hingga Jepang sudah agresif masuk pasar Indonesia dengan label halal yang rapi dan meyakinkan. Situasi ini menjadi tamparan halus bagi sebagian UMKM lokal yang kadang merasa cukup bersaing hanya bermodal tulisan “homemade” dan foto produk hasil kamera buram.

"Kalau UMKM lokal tidak berbenah, masyarakat tentu akan memilih produk yang sudah berlabel halal," katanya.

Baca Juga: Bupati Garut Kunjungi PLTP Kamojang: Saat Kota Panas Bumi Tak Lagi Identik dengan Drama Politik, Tapi Energi Hijau

Menurut Haikal, secara psikologis masyarakat kini semakin selektif dalam memilih produk konsumsi. Apalagi Garut yang dikenal sebagai “Kota Santri” tentu memiliki pasar halal yang besar. Meski begitu, label halal saja tetap tidak cukup jika rasa produk masih kalah dari mi instan diskon minimarket.

Dalam kegiatan tersebut, BPJPH menghadirkan 100 penyelia halal untuk mendukung percepatan sertifikasi halal di Kabupaten Garut. Program ini disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya produk konsumsi yang higienis, bergizi, bermutu, dan halal.

"Anak-anak kita harus mengonsumsi makanan yang halal, bermutu, bergizi, dan higienis," ujar Haikal.

Pemerintah juga kembali mengingatkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan program SEHATI atau Sertifikasi Halal Gratis. Sebab, di tengah kondisi ekonomi yang kadang membuat pelaku usaha menghitung laba sampai recehan terakhir, fasilitas gratis dari pemerintah menjadi sesuatu yang nyaris langka seperti harga cabai stabil.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menilai sertifikasi halal dapat menjadi peluang ekonomi besar bagi produk lokal. Ia menegaskan bahwa mayoritas konsumen dunia kini mulai menjadikan label halal sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum membeli produk.

"Jangan sampai produk lokal kita kalah dengan produk luar," ujar Syakur.