Tak berhenti di sektor investasi dan perdagangan, China kini juga mulai masuk ke ruang pembiayaan negara.
Pemerintah Indonesia tercatat mulai aktif menerbitkan obligasi yuan atau dim sum bond demi mencari sumber utang yang lebih murah. Strategi ini dianggap menarik karena bunga obligasi yuan relatif lebih rendah dibanding obligasi global lainnya.
Masalahnya, utang murah kadang mirip promo belanja daring: terlihat menguntungkan di awal, tetapi tagihannya bisa membuat pusing belakangan.
BCA mengingatkan risiko currency mismatch atau ketidaksesuaian mata uang. Pemerintah memiliki kewajiban membayar dalam yuan, sementara sebagian besar penerimaan negara masih berbasis rupiah dan dolar AS.
Jika rupiah melemah terhadap yuan, maka biaya pembayaran utang otomatis ikut membengkak.
Baca Juga: Terkena Imbas SE Gubernur Jabar, Apersi Garut Berharap Moratorium Perizinan Perumahan Segera Dicabut
Situasi makin rumit karena ketergantungan impor Indonesia terhadap China terus meningkat. Pangsa impor Indonesia dari China naik menjadi 37,8 persen pada Maret 2026, jauh lebih tinggi dibanding 28,1 persen pada 2019.
Artinya, ekonomi Indonesia makin akrab dengan yuan, meski sebagian besar ekspor komoditas nasional masih dibayar menggunakan dolar AS.
Di balik pesta pertumbuhan ekonomi itu, BCA juga menyoroti ancaman pada neraca berjalan Indonesia. Konsumsi dan investasi memang naik, tetapi kebutuhan impor meningkat lebih cepat dibanding ekspor.
Ekspor Indonesia hanya tumbuh 0,9 persen, sementara impor melonjak 7,18 persen. Sebagian kenaikan impor berasal dari kebutuhan pembangunan koperasi Merah Putih hingga pengadaan pangan dan peralatan pendukung program pemerintah.
Situasi itu menunjukkan satu kenyataan sederhana, ekonomi Indonesia memang tumbuh, tetapi sebagian pertumbuhannya masih ditopang barang dari luar negeri.
Maka lahirlah ironi khas ekonomi modern Indonesia: rakyat diminta bangga karena pertumbuhan tinggi, sementara mesin pertumbuhannya justru makin bergantung pada investasi, barang, dan pembiayaan dari negeri Tirai Bambu.
Untuk saat ini, angka 5,61 persen memang terlihat manis. Tetapi pertanyaan jangka panjangnya tetap sama, apakah Indonesia sedang memperkuat kemandirian ekonomi, atau sekadar tumbuh nyaman sebagai pasar besar yang makin tergantung pada China?*****
Artikel Terkait
Strategi Airlangga Hadapi Gejolak Selat Hormuz: Impor BBM Aman, LPG Jadi Pahlawan Dadakan Industri Nasional
KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation 2026: Tiket Mulai Rp40 Ribu, Kursi Rasa Eksekutif untuk Rakyat yang Sabar
13 Proyek Hilirisasi Nasional Resmi Dimulai: DPR Apresiasi Ekonom Ingatkan Jangan Sampai Hanya Jadi Groundbreaking Seremonial
Walau Berada di Bantaran Rel Kereta, RM Khas Sunda di Garut Ini Mampu Bersaing Dengan Restoran Mewah
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, Rupiah Tertekan: Konflik Israel–AS–Iran Bikin Ekonomi Indonesia Ikut Deg-degan
Terkena Imbas SE Gubernur Jabar, Apersi Garut Berharap Moratorium Perizinan Perumahan Segera Dicabut
TIGA MENU ANDALAN NASI PECEL BU JULIA LENGKAPI KULINER GARUT
RM BARAYA CABANG CISURUPAN GARUT SAJIKAN KULINER SUNDA, JAWA TENGAH & JAWA TIMUR
Menuju Pasar Berwajah Modern dan Berhati Tradisonal, P3WS Akan Lakukan Reformasi Tata Kelola Pasar Samarang
Event Jawa Barat Maret 2026 Dongkrak Ekonomi Rp164 Miliar: Wisata Ramai, Parkir dan Antrean Ikut Berjaya