Kemenkeu Bantah Purbaya Usir Investor Asing: Hoaks Beredar Saat Iklim Investasi Sedang Sama Sensitifnya dengan Kurs Rupiah

LOCUSonline, JAKARTA - Kementerian Keuangan Republik Indonesia akhirnya buka suara terkait kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Informasi tersebut ramai beredar setelah muncul surat terbuka dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia.

Namun melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan kabar tersebut adalah hoaks.

"Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks," demikian pernyataan resmi Kemenkeu, Minggu (17/5/2026).

Baca Juga: AHY Bicara Infrastruktur Hijau: Jangan Sampai Gunung Dikeruk, Banjir yang Panen

Pemerintah juga meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap informasi yang mencatut nama pejabat negara. Sebab di era digital saat ini, ucapan yang tidak pernah diucapkan bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya, terutama jika isi beritanya cukup panas untuk membuat pasar dan grup WhatsApp keluarga sama-sama gaduh.

Kabar tersebut muncul di tengah polemik surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia yang mengeluhkan sejumlah kebijakan investasi pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana aturan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam.

Dalam surat yang beredar, pengusaha China memprotes kebijakan yang mewajibkan 50 persen devisa hasil ekspor ditempatkan di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Menurut mereka, aturan itu berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.

"Ini akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasi jangka panjang,' tulis surat tersebut.

Tak hanya soal DHE SDA, pengusaha China juga menyoroti rencana kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara serta bea keluar yang dinilai dapat meningkatkan biaya produksi industri tambang dan hilirisasi nikel.

Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan investasi memang mirip hubungan percintaan modern, dimana semua pihak ingin untung tetapi mulai sensitif ketika diminta lebih banyak komitmen.

Baca Juga: Daya Beli Melemah? Warung Madura Mulai Jadi “Sensor Ekonomi” Rakyat Kecil

Menanggapi berbagai kritik itu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungan investasi Indonesia dan China berjalan dua arah. Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga memiliki catatan terhadap praktik sebagian pengusaha asing yang dianggap tidak sesuai aturan.

"Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal," ujar Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta Pusat.

Ia menyebut pihak pengusaha China berjanji akan memperingatkan pelaku usaha yang melanggar aturan. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa dibahas secara timbal balik dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Di tengah situasi ekonomi yang sedang sensitif akibat pelemahan rupiah dan tekanan global, isu investasi memang menjadi topik yang mudah memancing kegaduhan. Apalagi jika dibumbui narasi bahwa pemerintah mengusir investor asing, sebuah kalimat yang cukup ampuh membuat pasar bereaksi sebelum sempat memeriksa fakta.