Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, menilai pernyataan pemerintah terkait dolar dan masyarakat desa berpotensi menimbulkan kontroversi. Menurutnya, publik tidak hanya mendengar isi pesan, tetapi juga menilai sensitivitas pejabat terhadap keresahan masyarakat.
"Publik membaca pernyataan itu bukan sebagai penjelasan teknis, tetapi sebagai tanda adanya jarak empati antara elite dan realitas masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat desa tetap terdampak pelemahan rupiah melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, pupuk, logistik, hingga biaya produksi sehari-hari. Karena itu, komunikasi pemerintah dinilai perlu lebih berhati-hati agar tidak terkesan menyederhanakan persoalan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.
Verdy juga mengingatkan bahwa dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan narasi semua baik-baik saja, tetapi juga menjelaskan langkah konkret yang sedang dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Di era media sosial saat ini, satu kalimat pejabat bisa bergerak lebih cepat dibanding stabilisasi pasar. Akibatnya, komentar soal rakyat desa yang tidak memakai dolar justru lebih ramai diperbincangkan dibanding tujuh langkah intervensi ekonomi yang sudah disiapkan pemerintah.*****