LOCUSonline, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembentukan sekitar 3.600 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) rampung pada akhir Juli 2026. Program yang digagas pemerintah pusat itu diproyeksikan menjadi supermarket rakyat versi negara, tempat warga desa bisa mencari kebutuhan pokok tanpa harus bertarung dengan antrean gas melon atau harga beras yang suka naik turun seperti suasana hati pasar.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengatakan koperasi tersebut diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
"Jadi tidak ada lagi ke depan alasan masyarakat sulit mendapatkan gas LPG, sulit membeli beras dan lain sebagainya," kata Erwan saat menghadiri peluncuran 1.061 titik KDKMP wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah secara daring dari Desa Cilame Perum, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (16/5/2026).
Sebuah kalimat yang terdengar seperti kabar baik bagi masyarakat yang selama ini akrab dengan ritual nasional bernama mencari LPG. Sebuah aktivitas yang kadang membutuhkan lebih banyak strategi daripada belanja bulanan itu sendiri.
Baca Juga: Harga Beras di Garut Terancam Naik: Tikus Panen Duluan, Emak-Emak Diminta Siapkan Dompet Cadangan
Program KDKMP sendiri merupakan bagian dari agenda pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga ke tingkat desa.
Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyebut operasionalisasi 1.061 koperasi tersebut sebagai langkah besar yang belum tentu bisa dilakukan banyak negara.
Menurutnya, koperasi yang diresmikan bukan lagi sekadar wacana di atas kertas atau slogan ekonomi kerakyatan saat musim kampanye, melainkan sudah memiliki fasilitas nyata.
"Gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada," tegas Prabowo.
Presiden bahkan merinci keberadaan armada logistik mulai dari truk, mobil pikap, hingga kendaraan roda tiga sebagai bagian dari sistem operasional koperasi.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi gejolak harga pangan dan pelemahan daya beli, koperasi kembali dipromosikan sebagai solusi klasik yang dihidupkan ulang dengan kemasan modern. Bedanya, kali ini negara ingin koperasi tidak lagi identik dengan ruangan sempit berisi buku simpan pinjam berdebu dan kalender lama yang tak pernah diganti.
Prabowo Subianto juga mengapresiasi percepatan pembangunan koperasi yang disebut berhasil diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun.
"Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi,' katanya.
Menurut laporan pemerintah, saat ini lebih dari 9.000 koperasi secara fisik disebut telah siap beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.