KPK Bongkar Skema Akuisisi 'Fiktif' yang Rugikan Negara Rp1,25 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membantah narasi media sosial yang membela mantan Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi. Kerugian negara sebesar Rp1,25 triliun dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dinyatakan nyata dan telah dibuktikan di persidangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Kamis (20/11/2025) telah menyatakan Ira Puspadewi terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. "Atas perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,25 triliun," tegas Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11).
Klarifikasi ini sekaligus menjadi tamparan bagi para pendukung Ira yang gencar membangun opini seolah kasus ini hanyalah persoalan perbedaan interpretasi bisnis semata.
Mengurai Benang Kusut Akuisisi 'Siluman': Valuasi Dipaksakan, Aset Diembel-embelkan
KPK membeberkan secara rinci bagaimana skema kerugian negara ini terangkai dari berbagai kejanggalan prosedural dan manipulasi data:
1. Valuasi Kapal yang Dikondisikan
Proses akuisisi dinodai oleh intervensi terhadap Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). "Pengondisian kapal terjadi atas sepengetahuan Direksi PT ASDP," ujar Budi. Nilai valuasi saham sengaja disesuaikan dengan ekspektasi direksi, termasuk penerapan Discount on Lack of Marketability (DLOM) yang lebih rendah dari seharusnya, sehingga nilai PT JN terlihat lebih tinggi.
2. Kesehatan Keuangan JN yang Sekarat
Sebelum akuisisi, kondisi PT JN sebenarnya dalam tren menurun drastis. Rasio profitabilitas (Return on Assets) dan rasio likuiditas (current ratio) terus merosot. Fakta kritis ini diabaikan oleh Direksi ASDP dan tidak dievaluasi secara serius dalam proses uji tuntas.
3. Aset Usang yang 'Digoreng' Nilainya
Lebih dari 95% aset PT JN merupakan kapal berusia di atas 30 tahun. Nilai buku kapal-kapal tua ini sengaja digelembungkan melalui:
