[Locusonline.co] Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) secara resmi mencantumkan pentingnya penyampaian permintaan maaf atau apologi negara dalam peta jalan (roadmap) pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang tengah disusun. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam upaya penyelesaian luka sejarah yang telah berlangsung puluhan tahun.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
"Di dalam peta jalan ini, salah satu hal yang juga ditegaskan, yaitu tentang pentingnya peran negara untuk pemulihan para korban sebagai bagian menuju penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Termasuk juga di dalam peta jalan ini kami cantumkan poin tentang pentingnya penyampaian permintaan maaf, apologi dari negara," kata Munafrizal .
Apologi Negara: Pemulihan Psikologis bagi Korban
Menurut Munafrizal, ihwal apologi itu berkaca dari pengalaman negara lain dalam upaya pemulihan korban HAM berat. Permintaan maaf resmi dari negara dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan psikologis korban dan keluarganya.
"Ini nanti bisa menjadi semacam pemulihan psikologis bagi para korban dan keluarga korban karena adanya penyampaian permintaan maaf resmi dari negara," tuturnya .
Pernyataan ini mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu melalui proses rekonsiliasi pasca-pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi di Jepang pasca-Perang Dunia II .
Victim Trust Fund: Anggaran Khusus Pemulihan Korban
Selain apologi, KemenHAM juga menggagas pembentukan anggaran khusus pemulihan korban di dalam peta jalan tersebut. Skema ini terinspirasi dari Trust Fund for Victims yang dikelola oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.