LOCUSonline, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai paham satu fakta penting di era digital, dimana sekarang hampir semua warga punya kamera di tangan dan kadang video warga lebih cepat viral daripada laporan resmi lembaga pengawasan.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo meminta masyarakat untuk tidak takut merekam apabila menemukan perilaku aparat yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai aturan.
Alih-alih melawan langsung di lokasi, masyarakat diminta cukup mengeluarkan ponsel, tekan tombol rekam lalu kirim laporannya.
"Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video. Jangan kau melawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Sebab di tengah era media sosial, kamera ponsel kini bukan cuma alat selfie atau bikin konten joget, tapi perlahan berubah jadi alat kontrol sosial dadakan.
Baca Juga: Dugaan Korupsi BOP dan Reses DPRD Garut, GLMPK Endus Kejanggalan 2 Pernyataan Kejari Garut dan Diduga “Menabrak” Tatib DPRD
Tak berhenti di situ, Prabowo juga memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri dan kepala badan pemerintah, agar melakukan bersih-bersih internal dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Presiden, birokrasi yang lambat, korup, dan penuh permainan justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang melanggar, tindak. Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin lagi citra aparat rusak gara-gara ulah segelintir oknum yang masih menganggap jabatan sebagai akses VIP menuju keuntungan pribadi.
Meski begitu, Prabowo mengakui mayoritas aparatur sipil negara (ASN) sebenarnya sudah bekerja dengan baik dan profesional. Namun, ia menilai masih ada sebagian kecil oknum yang perilakunya justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ibarat pepatah lama, nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Bedanya sekarang, nila itu kadang terekam kamera warga lalu viral sebelum sempat klarifikasi.
Karena itu, Presiden meminta seluruh pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, ikut melakukan pengawasan dan pembenahan internal secara serius.
Mulai dari level kementerian sampai pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi diminta tidak tutup mata terhadap praktik menyimpang di lingkungan masing-masing.
Fenomena ini memperlihatkan perubahan pola pengawasan publik di Indonesia. Jika dulu laporan masyarakat sering mentok di meja birokrasi, kini satu video berdurasi 30 detik bisa langsung mengguncang institusi.