Program MBG Disebut Bukan Alat Politik 2029 Katanya!, Amran Sulaiman: Anak Balita Belum Bisa Nyoblos Jadi Aman dari Kampanye

LOCUSonline, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan tidak memiliki aroma politik menjelang Pemilu 2029. Setidaknya, itulah yang ditegaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Dalam pernyataannya, Amran menepis anggapan bahwa program tersebut merupakan investasi politik jangka panjang. Ia berargumen, sasaran utama program justru berasal dari kelompok yang secara logika demokrasi bahkan belum punya hak pilih.

"Anak SD, bahkan yang masih dalam kandungan, itu yang kita beri. Mereka tidak bisa memilih di 2029," kilahnya.

Baca Juga: Usulan Yusril Picu Debat, Partai Kecil Diminta ‘Naik Kelas atau Gabung Klub’

Program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Pemerintah memproyeksikan intervensi gizi ini akan menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.

Di atas kertas, program ini tampak seperti investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Namun dalam praktik politik Indonesia yang sering penuh tafsir, penegasan tidak ada muatan politis justru terdengar seperti kalimat yang sering perlu ditegaskan berulang.

Selain aspek kesehatan, Amran juga menyoroti dampak ekonomi dari program tersebut. Menurutnya, kebutuhan pangan dalam skala besar akan menggerakkan ekonomi desa dan menciptakan pasar baru bagi petani serta peternak.

"Ekonomi desa akan hidup, pasar bergerak, dan rakyat langsung merasakan," katanya.

Program ini bahkan diposisikan sebagai pembeli siaga atau off-taker bagi sektor pertanian nasional, sebuah istilah yang terdengar teknokratis, tetapi pada intinya berarti hasil panen tidak perlu lagi bingung mencari pasar.

Baca Juga: KPK Bongkar “Dapur Politik”: Rekomendasi Reformasi Partai Politik Diserahkan ke Presiden Prabowo dan DPR

Amran menyebut MBG berpotensi menjadi penopang bagi sekitar 165 juta pelaku sektor pangan di Indonesia. Angka yang terdengar ambisius ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya soal makan gratis, tetapi juga soal rantai ekonomi yang panjang.

Namun, di tengah optimisme tersebut, publik tentu akan tetap menunggu, apakah program ini benar-benar konsisten menjadi solusi gizi dan ekonomi atau suatu saat ikut lapar arah, ketika musim politik tiba.

Dalam lanskap kebijakan publik Indonesia, sebuah program sosial sering kali tidak cukup hanya berjalan, ia juga harus menjelaskan bahwa dirinya tidak punya agenda tersembunyi.

MBG kini berada di persimpangan itu, antara niat meningkatkan gizi generasi dan kewaspadaan publik terhadap potensi politisasi.