Pendekatan yang dikenal sebagai Neoclassical Realism menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri lahir dari interaksi antara tekanan sistem internasional dan pertimbangan domestik para elite politik.
Jika dilihat dari sudut pandang tersebut, langkah Indonesia memperluas keterlibatan dalam berbagai forum global menjadi lebih mudah dipahami. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya aktif di forum tradisional seperti ASEAN dan G20, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi dengan bergabung dalam sejumlah platform baru.
Salah satunya adalah keterlibatan dalam BRICS, organisasi yang beranggotakan negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Langkah tersebut bahkan sempat menarik perhatian Donald Trump, yang menyoroti implikasi geopolitiknya.
Dalam kerangka yang sama, keputusan menuju Board of Peace dapat dipandang sebagai bagian dari strategi memperluas ruang manuver diplomasi Indonesia di panggung global.
Dalam literatur hubungan internasional, strategi seperti ini sering disebut sebagai strategic hedging yakni upaya negara menjaga fleksibilitas dengan menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus tanpa sepenuhnya mengikatkan diri pada satu blok tertentu.
Pendekatan tersebut semakin relevan dalam situasi dunia yang kompleks. Ketika rivalitas kekuatan besar meningkat, negara-negara menengah perlu memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam logika geopolitik yang bersifat zero-sum.
Melalui keterlibatan dalam berbagai forum internasional, Indonesia berpeluang memperluas akses kerja sama ekonomi, keamanan, serta diplomasi global. Dalam perspektif tersebut, partisipasi dalam Board of Peace dapat dibaca sebagai langkah memperkuat daya tawar diplomatik Indonesia.
Namun membaca kebijakan ini semata melalui lensa realisme global juga belum cukup. Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan historis yang khas, yakni doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta pada masa awal kemerdekaan.
