Dalam pidato pentingnya pada 1948, Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi satelit kekuatan besar mana pun. Indonesia harus bebas menentukan sikapnya sendiri sekaligus aktif berkontribusi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Doktrin bebas aktif kerap disalahartikan sebagai sikap netral atau pasif dalam politik global. Padahal secara historis, konsep tersebut justru merupakan strategi menjaga kemandirian diplomasi di tengah rivalitas blok kekuatan besar pada era Perang Dingin.
Dalam makna aslinya, bebas berarti tidak terikat pada blok tertentu, sedangkan aktif berarti berperan dalam berbagai inisiatif internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus stabilitas global.
Dalam konteks dunia yang semakin multipolar saat ini, tafsir terhadap bebas aktif pun berkembang. Indonesia tidak hanya dituntut menjaga jarak dari rivalitas kekuatan besar, tetapi juga aktif membangun jejaring kerja sama global.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat dilihat sebagai bagian dari strategi memperluas ruang diplomasi tanpa harus meninggalkan prinsip dasar kebijakan luar negeri.
Langkah tersebut juga tidak serta-merta mengubah posisi Indonesia terhadap isu-isu global yang selama ini diperjuangkan, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebuah sikap yang telah menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
Dalam praktik hubungan internasional, negara sering kali harus menyeimbangkan antara idealisme moral dan realitas strategis. Dukungan terhadap nilai-nilai tertentu tidak selalu berarti membatasi ruang diplomasi.
