Serapan Pupuk Subsidi di Garut Seret: Urea Kurang Dilirik, Pupuk Organik Bernasib Tragis, NPK Jadi Primadona Baru Petani

LOCUSonline, GARUT – Program pupuk subsidi yang sejatinya dirancang untuk mendongkrak produktivitas pertanian di Kabupaten Garut justru menghadapi kenyataan pahit, tidak semua pupuk diminati. Di tengah upaya pemerintah mempermudah akses, sebagian jenis pupuk masih sepi pembeli, seolah kalah bersaing di pasar yang notabene sudah disubsidi negara.

Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Fauzani, mengungkapkan bahwa tingkat serapan pupuk urea saat ini masih berada di kisaran 15 persen. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan pupuk jenis NPK yang justru semakin populer di kalangan petani.

"Petani sekarang cenderung memilih NPK karena dianggap lebih lengkap kandungannya. Ada nitrogen, fosfor dan kalium sekaligus, jadi dinilai lebih efektif untuk meningkatkan hasil panen," ujar Reza, Minggu (3/5/2026).

Baca Juga: Benarkah Dinas PUPR Garut Ogah Keluarkan Izin Perumahan Gegara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi   

Fenomena ini memperlihatkan pergeseran preferensi petani. Jika dulu urea menjadi bintang utama, kini posisinya mulai tergeser oleh pupuk majemuk yang dianggap lebih praktis dan efisien. Dengan selisih harga yang hanya sekitar Rp2.000, petani tampaknya tak ragu beralih ke opsi yang dianggap lebih menguntungkan.

Namun ironi tak berhenti di situ. Pupuk organik yang kerap digaungkan sebagai solusi pertanian berkelanjutan justru mengalami nasib paling mengenaskan. Dari alokasi sekitar 777 ton per tahun, hanya sekitar 3 ton yang terserap.

"Minat terhadap pupuk organik masih sangat rendah. Ini jadi pekerjaan rumah bersama," kata Reza.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebenarnya telah melonggarkan aturan distribusi pupuk subsidi. Kini, petani tak lagi sepenuhnya bergantung pada kartu tani. Dengan membawa KTP, pupuk subsidi sudah bisa diakses, khususnya bagi yang terdaftar dalam RDKK.

Kemudahan ini diharapkan mampu mendongkrak penyerapan. Namun data menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hingga saat ini, dari target 59 ribu ton pupuk urea per tahun, baru sekitar 9 ton yang terserap. Sementara pupuk NPK mencapai sekitar 14 ribu ton dari target 56 ribu ton.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah masalahnya terletak pada distribusi, preferensi petani, atau justru pada efektivitas kebijakan itu sendiri?

Di tengah narasi besar swasembada pangan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua senjata yang disiapkan pemerintah benar-benar digunakan. Sebagian bahkan seperti dipajang—tersedia, tapi tak tersentuh.*****