LOCUSonline, JAKARTA - Pemerintah dan para ekonom akhirnya kompak dalam satu hal: ekonomi Indonesia memang tumbuh, tetapi ancaman global masih mondar-mandir seperti tamu tak diundang. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6 persen pada kuartal I 2026, sejumlah analis mengingatkan bahwa angka cantik di laporan belum tentu identik dengan rasa aman di dapur masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 menjadi yang tercepat sejak kuartal III 2022. Pemerintah pun buru-buru menepuk dada sambil menyebut konsumsi rumah tangga dan belanja negara sebagai motor utama penggerak ekonomi.

Namun, di balik grafik yang menanjak, dunia global justru sedang gemar meniup badai, harga energi naik, rupiah gampang goyah, dan pasar keuangan internasional masih suka panik berjamaah.

Baca Juga: Ekonomi RI Mau Didorong Tembus 6 Persen, Kemenkeu Siapkan Stimulus: Bank Jangan Cuma Gemuk di Neraca

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menilai Indonesia memang memulai 2026 dengan fondasi yang cukup kuat. Konsumsi domestik, stimulus fiskal, hingga momentum hari besar keagamaan disebut berhasil menjaga mesin ekonomi tetap hidup.

Sayangnya, mesin itu tetap harus berjalan di jalanan global yang penuh lubang.

"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen," ujar Radhika.

Penurunan proyeksi itu bukan tanpa alasan. DBS memperingatkan tekanan harga energi dunia dan pelemahan rupiah bisa menjadi batu sandungan bagi ekonomi nasional pada semester kedua tahun ini.

Belanja Negara Jadi Obat Perangsang Ekonomi

Jika diperhatikan lebih dalam, pertumbuhan ekonomi kali ini ternyata cukup banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Dalam bahasa sederhana: negara sedang rajin mengeluarkan uang agar ekonomi tidak terlalu lesu.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut lonjakan belanja pemerintah merupakan strategi untuk “men-starter” kembali ekonomi yang masih mengalami tekanan pascapandemi dan pelemahan daya beli kelas menengah.

Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 melonjak hingga 21,81 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada di level 5,52 persen maupun investasi sebesar 5,96 persen.

Dalam logika ekonomi mazhab Keynes, pemerintah memang harus turun tangan ketika masyarakat mulai menahan belanja dan dunia usaha mulai tarik napas panjang.

Masalahnya, negara juga punya batas kemampuan. Pemerintah bisa terus belanja, tetapi APBN bukan dompet tanpa dasar.

Fithra sendiri mengingatkan bahwa belanja negara tidak bisa selamanya menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi. Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen. Sementara konsumsi rumah tangga mencapai 54,36 persen dan investasi menyumbang 28,29 persen.

Artinya, kalau rakyat mulai hemat dan industri malas bergerak, ekonomi bisa kembali ngos-ngosan.