Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Janji Anak Sekolah Tetap Kenyang Meski APBN Lagi Diet

LOCUSonline, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjadi menu andalan pemerintahan Prabowo Subianto kini ikut masuk daftar penghematan negara. Pemerintah resmi memangkas pagu anggaran MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Pemangkasan itu diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa. Alasannya terdengar klasik namun akrab di telinga rakyat yaitu efisiensi.

Menurut Purbaya, pengurangan anggaran dilakukan atas instruksi Presiden agar dana program bisa digunakan lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni memberi makan siswa sekolah.

"MBG sudah mencapai Rp75 triliun atau 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun lagi. Ada penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden supaya dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien," ujar Purbaya.

Bahasa resminya memang efisiensi, tapi publik mulai menerjemahkannya dengan bahasa sehari-hari, negara lagi belajar belanja hemat tanpa membuat piring makan siswa ikut mengecil.

Baca Juga: Isfy Putri dan Ayam Bengras Garut: Saat Anak Muda Pilih Jualan Ayam Rp7 Ribu daripada Cuma Jadi Penonton Kesuksesan Orang Lain

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut diklaim telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Meski anggaran dipangkas Rp67 triliun, pemerintah memastikan program tetap berjalan. Presiden, kata Purbaya, sedang menghitung skema terbaik agar penghematan tidak mengganggu efektivitas pemberian makanan bagi pelajar.

"Presiden sedang menghitung bagaimana penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program memberi makan murid-murid sekolah. Itu yang paling penting," katanya.

Di tengah pemangkasan anggaran MBG, belanja negara justru tercatat melonjak cukup tinggi. Hingga April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat bahkan naik 51,1 persen menjadi Rp826 triliun. Pemerintah menyebut lonjakan itu sebagai strategi pemerataan penyaluran anggaran sepanjang tahun, meski masyarakat masih sering bertanya-tanya kenapa yang terasa di lapangan justru harga kebutuhan yang makin berotot.

Baca Juga: Kemenkeu Bantah Purbaya Usir Investor Asing: Hoaks Beredar Saat Iklim Investasi Sedang Sama Sensitifnya dengan Kurs Rupiah

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp400,5 triliun atau naik 57,9 persen. Sementara belanja non-kementerian/lembaga tercatat Rp425,5 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen menjadi Rp918,4 triliun. Namun angka itu belum cukup menutup pengeluaran, sehingga APBN mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Situasi ini membuat pemerintah kini seperti kepala keluarga akhir bulan tetap harus memastikan dapur jalan, anak makan, tagihan aman, sambil menghitung ulang isi dompet negara.