Polemik pengadaan motor listrik BGN berakhir dengan klarifikasi bahwa anggaran tersebut berasal dari perencanaan 2025 yang terealisasi di 2026 melalui mekanisme RPATA. Pemerintah memastikan tidak ada pembelian baru di tahun 2026. Meski demikian, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar kementerian dalam pengelolaan anggaran negara. (**)