Kehadiran berbagai pejabat lintas instansi, termasuk perwakilan kementerian hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan di Kalbar, menegaskan bahwa pembangunan hukum adalah proyek kolektif yang melibatkan banyak pihak.
Namun, di balik semua itu, pertanyaan klasik tetap menggantung, apakah indeks mampu sepenuhnya merepresentasikan kualitas hukum di lapangan, atau justru menjadi cermin administratif yang belum tentu memantulkan realitas secara utuh?
Yang jelas, melalui audiensi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk terus menyelaraskan langkah. Sebab dalam dunia birokrasi, harmoni tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari kesamaan persepsi meski kadang persepsi itu sendiri masih terus dinegosiasikan.*****
Artikel Terkait
UU Cipta Kerja & Perizinan Berbasis Risiko: Antara Janji “Ease of Doing Business” dan Realita OSS yang Bikin Pusing Sendiri
Mitos Kepemilikan Tanah yang Terlanjur Dipercaya, Ini Fakta Hukumnya di Indonesia
Skandal Dugaan Korupsi Rp180 Miliar di DPRD Garut: Jaksa Mangkir Panggilan Polisi!?
Dago Berdarah, Polsek Coblong "Amnesia"? Luka 70 Jahitan Belum Cukup Seret Pelaku ke Penjara
Sidang Nikita Mirzani vs Reza Gladys di PN Jakarta Selatan: Saksi Lintas Waktu Dipersoalkan, Kuasa Hukum Saling Sindir di Penghujung Sidang