Kehadiran berbagai pejabat lintas instansi, termasuk perwakilan kementerian hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan di Kalbar, menegaskan bahwa pembangunan hukum adalah proyek kolektif yang melibatkan banyak pihak.
Namun, di balik semua itu, pertanyaan klasik tetap menggantung, apakah indeks mampu sepenuhnya merepresentasikan kualitas hukum di lapangan, atau justru menjadi cermin administratif yang belum tentu memantulkan realitas secara utuh?
Yang jelas, melalui audiensi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk terus menyelaraskan langkah. Sebab dalam dunia birokrasi, harmoni tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari kesamaan persepsi meski kadang persepsi itu sendiri masih terus dinegosiasikan.*****