LOCUSonline, GARUT — Abdusy Syakur Amin memimpin rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Garut Kota, Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas pembenahan tata kelola 442 desa di Kabupaten Garut, sekaligus memastikan dana desa benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya ramai di laporan administrasi.
Dalam arahannya, Bupati Garut meminta aparatur desa meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa secara profesional. Sebab menurutnya, dana desa seharusnya tidak sekadar berputar di meja rapat, baliho kegiatan dan konsumsi musyawarah yang lebih sering daripada pembangunan.
"Saya instruksikan Kepala DPMD terus mengedukasi dan meng-upgrade kapasitas desa dalam tata kelola keuangan. Mereka harus solid dan kompak," ujar Syakur.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa kepala desa era sekarang bukan hanya dituntut piawai memimpin warga, tetapi juga harus mampu memahami aplikasi keuangan yang kadang lebih rumit daripada peta politik pilkades.
Baca Juga: Benarkah Dinas PUPR Garut Ogah Keluarkan Izin Perumahan Gegara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Rapat koordinasi yang rutin digelar setiap tiga bulan ini disebut menjadi ruang curhat resmi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan lapangan. Mulai dari infrastruktur, pelayanan masyarakat, hingga persoalan klasik dimana anggaran yang selalu terasa kurang meski proposal sudah setebal skripsi.
"Kita tidak akan tahu masalah di lapangan kalau tidak ada diskusi," kata Syakur.
Pemerintah Kabupaten Garut, lanjutnya tetap berkomitmen memberikan alokasi dana sesuai kemampuan daerah demi membantu desa menyelesaikan persoalan real masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Ahmad Ramdani, menilai forum APDESI menjadi penting karena persoalan desa kini semakin kompleks dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan slogan gotong royong di baliho kantor desa.
"Permasalahan desa sangat banyak dan kompleks. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kebersamaan," ujarnya.
Ia juga meminta para kepala desa mendorong perangkat desa agar memiliki pola pikir yang lebih adaptif, terutama dalam meningkatkan kapasitas administrasi dan pelayanan publik.
Pesan itu terasa relevan mengingat desa saat ini menjadi ujung tombak pembangunan, tetapi juga sekaligus titik paling rawan disorot ketika laporan keuangan mulai tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
Di sisi lain, Ketua DPC APDESI Kabupaten Garut, Oban Sobana, berharap rakor tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan dengan foto bersama dan konsumsi kotak nasi, melainkan benar-benar melahirkan solusi konkret untuk pelayanan masyarakat desa.