Skema KUR Perumahan:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Plafon pinjaman | Hingga Rp100 juta |
| Agunan | Tidak diperlukan (tanpa agunan) |
| Bunga | 0,5% per bulan (~6% per tahun) |
"Kalau bunga rentenir bisa 20 persen per bulan, berarti hampir 200 persen setahun. KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir," ujarnya.
SLIK OJK Dihapus untuk Pinjaman di Bawah Rp1 Juta
Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta. Kebijakan ini bertujuan mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini terkendala riwayat kredit.
Maruarar menilai potensi pemanfaatan KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat:
- Jumlah penduduk yang tinggi
- Banyaknya pelaku usaha
- Kebutuhan hunian yang terus meningkat
Ia pun mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengoptimalkan program tersebut.
"Jangan kalah dari daerah lain. Program ini harus cepat dirasakan masyarakat," katanya.
Target: Perbaiki Kualitas Rumah, Kurangi Kemiskinan
Pemerintah berharap program KUR perumahan tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dari program bedah rumah serta mendukung penurunan angka kemiskinan di daerah.
| Tujuan Program | Keterangan |
|---|---|
| Perbaikan kualitas hunian | Rumah layak huni bagi MBR |
| Penciptaan lapangan kerja | Serapan tenaga kerja lokal |
| Penurunan kemiskinan | Dampak berganda dari sektor perumahan |
| Bebas rentenir | Akses pembiayaan resmi dengan bunga rendah |
Dengan realisasi rumah subsidi terbesar di Indonesia dan perputaran uang Rp8 triliun, Jawa Barat membuktikan bahwa sektor perumahan adalah motor penggerak ekonomi yang signifikan. Program KUR perumahan dengan bunga rendah dan tanpa agunan menjadi terobosan untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, sekaligus mendorong perbaikan kualitas hunian dan pengentasan kemiskinan. (**)
