LOCUSonline, JAKARTA – Ketika konflik bersenjata antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki bulan kedua, medan tempur ternyata tak hanya berada di kawasan Timur Tengah. Dampaknya kini merembet hingga ke dapur ekonomi global termasuk Indonesia yang mendadak ikut berperang melawan inflasi dan tekanan fiskal.
Lonjakan harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel menjadi pemantik utama. Efeknya berlapis dari nilai tukar rupiah melemah, risiko capital outflow meningkat dan beban subsidi energi pemerintah ikut membengkak.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M Rizal Taufikurrahman, menyebut konflik ini telah mentransmisikan guncangan eksternal ke dalam negeri.
Menurutnya, jalur paling cepat terasa adalah kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, dua kombinasi yang cukup untuk membuat ekonomi domestik meriang.
Baca Juga: Strategi Airlangga Hadapi Gejolak Selat Hormuz: Impor BBM Aman, LPG Jadi Pahlawan Dadakan Industri Nasional
Dampak paling nyata muncul pada konsumsi rumah tangga. Dalam skenario eskalasi tinggi, konsumsi riil diperkirakan bisa terkontraksi hingga 0,21 persen.
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kenaikan harga energi bukan sekadar angka statistik. Ia langsung menjelma menjadi harga bahan pokok yang naik diam-diam tapi pasti.
Singkatnya, konflik jauh di sana, tapi belanja harian terasa lebih mahal di sini.
Secara angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diproyeksikan bertahan di kisaran 5 persen. Namun, di balik angka tersebut, biaya energi dan logistik yang meningkat mulai menekan berbagai sektor dari industri pengolahan hingga transportasi.
Ekonomi memang masih berjalan, tapi dengan beban tambahan di pundaknya.
Tekanan terbesar kini justru menghampiri sisi fiskal. Peneliti INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengungkapkan sejumlah asumsi makro dalam APBN 2026 mulai meleset.
Nilai tukar rupiah kini berada di kisaran Rp17.280–Rp17.400 per dolar AS, sementara harga minyak sudah menembus tiga digit.
Jika tren ini berlanjut, tambahan subsidi energi diperkirakan bisa mencapai Rp219 triliun.
Di titik ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan klasik yang tak pernah benar-benar nyaman untuk
menahan harga dengan subsidi besar atau menaikkan harga dengan risiko menekan daya beli.
Baca Juga: Keppres Satgas Pertumbuhan Ekonomi 2026 Ketika Ekonomi Butuh Tim Khusus Percepatan
Artikel Terkait
Keppres Satgas Pertumbuhan Ekonomi 2026 Ketika Ekonomi Butuh Tim Khusus Percepatan
Proyek Listrik Data Center Microsoft Rampung, PLN Pastikan Server Tak Ikut Padam Bergilir di Era Ekonomi Digital
Putri Karlina Promosi Garut Go International, Istri Diplomat Jadi Influencer Dadakan Industri Kulit dan Pariwisata
Industri Manufaktur Indonesia Dikepung Tekanan Global, Pemerintah Siapkan Satgas dan Jurus Tahan Nafas Ekonomi
KPPU–JFTC Perkuat Kerja Sama Awasi Persaingan Usaha Digital, Kartel Kini Tak Cukup Sembunyi di Ruang Rapat
Proyeksi Ekonomi Indonesia Kuartal I 2026 Tumbuh 5,48 Persen, Ditopang THR dan Lebaran di Tengah Tekanan Global
Strategi Airlangga Hadapi Gejolak Selat Hormuz: Impor BBM Aman, LPG Jadi Pahlawan Dadakan Industri Nasional
KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation 2026: Tiket Mulai Rp40 Ribu, Kursi Rasa Eksekutif untuk Rakyat yang Sabar
13 Proyek Hilirisasi Nasional Resmi Dimulai: DPR Apresiasi Ekonom Ingatkan Jangan Sampai Hanya Jadi Groundbreaking Seremonial
Walau Berada di Bantaran Rel Kereta, RM Khas Sunda Ini Mampu Bersaing dengan Restoran Mewah