Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Muncul Saat Potong Pita

LOCUSonline, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah ekonomi pemerintahannya dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Di tengah dunia yang sibuk perang dagang, krisis energi, dan konten motivasi finansial ala media sosial, Prabowo memilih menghidupkan lagi satu istilah lama: ekonomi Pancasila.

Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia tidak boleh berubah menjadi arena rebutan segelintir elite sambil rakyat cuma jadi penonton yang disuruh sabar tiap harga naik.

"Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila," tegas Prabowo di hadapan anggota DPR.

Ia menjelaskan, konsep tersebut bukan sekadar jargon upacara atau materi ujian sekolah yang dihafal lalu dilupakan. Ekonomi Pancasila, kata dia, harus berpihak pada rakyat, menjunjung keadilan sosial, serta menjaga persatuan nasional.

"Ekonomi kita harus berkeadilan sosial dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Dikebut di Jawa Barat, Pemerintah Janji Warga Tak Lagi Keliling Cari LPG dan Beras

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa negara wajib hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sebab menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati kota besar sementara daerah lain cuma kebagian baliho proyek.

Ia juga menyinggung pentingnya pelayanan publik dan birokrasi yang kuat. Menurut Presiden, negara maju tidak lahir dari pelayanan lambat yang lebih rumit dari skripsi mahasiswa semester akhir.

"Tidak ada negara maju kalau pemerintahnya lemah dan tidak ada kepastian hukum," katanya.

Prabowo menyebut pemerintah harus membantu dunia usaha membuka lapangan kerja, bukan justru membuat masyarakat sibuk mengurus berkas fotokopi dari meja ke meja.

Di hadapan parlemen, Prabowo juga mengungkap langkah pemerintah memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur.

Salah satu yang disorot ialah kenaikan penghasilan hakim yang disebut mencapai hampir 300 persen.

"Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita," ujar Prabowo.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian publik. Sebab di tengah harapan reformasi hukum, masyarakat tentu berharap yang naik bukan cuma angka gaji, tapi juga integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Tapi Dompet Rakyat Masih Diajak Sabar: Pemerintah Genjot Belanja, Dunia Kasih Tekanan

Prabowo juga menyinggung program Koperasi Merah Putih yang kini mulai diperluas ke berbagai daerah.