LOCUSonline, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mulai tancap gas mengejar realisasi Program Strategis Nasional (PSN) di sektor sosial. Jangan sampai proyek yang katanya untuk rakyat malah berhenti di rapat, proposal, dan foto seremonial semata.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Marlinda Siti Hana melakukan konsultasi dan koordinasi langsung dengan jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan itu diterima langsung oleh Saifullah Yusuf dan Agus Jabo Priyono. Fokus pembahasan mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, penyediaan lahan, hingga penguatan infrastruktur sosial di Kabupaten Garut.

Baca Juga: Skandal Limbah PT Pratama Abadi Industri Disorot, Dana Rp66 Juta ke Rekening Pribadi Humas PT Pratama Abadi Industri?

Marlinda mengungkapkan, salah satu kabar positif datang dari rencana pembangunan gedung Social Center yang diajukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, proses pengajuan menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Namun, untuk proyek Sekolah Rakyat, pemerintah pusat memberi catatan tegas, urusan tanah jangan sampai berantakan. Kemensos meminta legalitas lahan benar-benar “clear and clean” sebelum pembangunan dilanjutkan.

Pemkab Garut diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk menyelesaikan seluruh proses hukum dan administrasi lahan. Pesannya sederhana, jangan sampai sekolah rakyat gagal berdiri gara-gara dokumen tanah masih saling lempar map.

Karena pembangunan fisik sekolah masih berjalan, sementara waktu sebanyak 60 calon siswa Sekolah Rakyat Garut akan dititipkan di Sumedang. Seluruh biaya pendidikan dan operasional selama masa transisi disebut akan ditanggung penuh oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Baca Juga: Kasus Campak dan Rubela di Garut Meledak, Anak-anak Jadi Korban Imunisasi Mendadak Dicari

Tak hanya sekolah, pemerintah juga mulai menyasar kondisi rumah keluarga siswa. Dalam skema terbaru, program perbaikan rumah akan dilakukan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari total 70 rumah keluarga siswa yang diusulkan, sebanyak 50 unit telah diajukan untuk masuk program bantuan renovasi tahun anggaran 2027. Namun syaratnya jelas, yakni data penerima harus valid berbasis By Name By Address (BNBA), bukan sekadar daftar “katanya miskin” tanpa data jelas.

Selain itu, Kemensos juga menyetujui pengajuan program Lumbung Sosial untuk Garut. Pemkab turut didorong mengusulkan bantuan lain seperti kendaraan RTU, tangki air, dan dapur umum lapangan agar masuk daftar prioritas nasional.

Sebagai tindak lanjut, rombongan Kementerian Sosial Republik Indonesia dijadwalkan segera turun langsung meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut.

Program ini diharapkan bukan hanya jadi proyek papan nama, tetapi benar-benar melahirkan akses pendidikan dan perlindungan sosial yang nyata bagi masyarakat kecil.*****