LOCUSonline, GARUT - Di tengah rutinitas birokrasi yang kadang lebih cepat menyusun laporan daripada menyelesaikan persoalan, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memilih turun langsung memberi alarm moral kepada jajaran Dinas Sosial (Dinsos). Kunjungan itu berlangsung di Aula Kantor Dinsos Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (30/4/2026), dengan satu pesan sederhana namun sering terlupakan dimana negara harus terasa bukan sekadar terdengar.
Dalam pengarahan tersebut, Marlinda Siti Hana, mengingatkan bahwa pergantian pimpinan seharusnya tidak menjadi episode drama adaptasi yang berkepanjangan, apalagi jika aktornya sudah lama bermain di panggung yang sama.
"Seharusnya tidak ada yang terlalu mengejutkan. Ibu sudah lama di sini, hanya mungkin gaya kerjanya berbeda," ujarnya, seolah mengingatkan bahwa perubahan gaya tidak boleh mengubah kecepatan kerja terutama dalam urusan sosial.
Lebih jauh, Syakur menempatkan Dinsos sebagai etalase paling jujur dari kehadiran negara. Menurutnya, masyarakat tidak mengukur pemerintah dari pidato atau baliho, melainkan dari seberapa cepat bantuan datang saat bencana, atau seberapa nyata perhatian bagi warga yang rentan.
"Kalau Dinsos berjalan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan negara hadir," tegasnya.
Baca Juga: Kakek 78 Tahun Pimpin Proyek Jalan TMMD Garut: Saat Negara Datang, Rakyat Sudah Lebih Dulu Bekerja
Pernyataan ini terasa seperti sindiran halus atau mungkin cukup keras di tengah kondisi Kabupaten Garut yang akrab dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak menunggu rapat koordinasi, melainkan tindakan nyata.
Syakur pun meminta jajaran Dinsos untuk meningkatkan kecepatan respons. Ia menegaskan bahwa di mata warga, pembagian tugas antar dinas bukanlah urusan penting yang mereka butuhkan hanyalah solusi cepat.
"Bencana itu harus ditangani sigap. Kita ini daerah dengan intensitas bencana tinggi," ujarnya, mengingatkan bahwa alam tidak pernah menunggu disposisi surat.
Selain isu kebencanaan, perhatian juga diarahkan pada kelompok rentan seperti anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Bupati menekankan bahwa pelayanan sosial tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh sisi kemanusiaan.
Di titik ini, Dinsos kembali diingatkan bahwa tugas mereka bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terasa hingga ke lapisan paling bawah.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa dalam birokrasi, tantangan terbesar bukanlah kekurangan program, melainkan konsistensi menjalankannya. Dan di Garut, pesan itu disampaikan dengan cukup jelas dimana negara tidak boleh hanya hadir di dokumen, tetapi juga di saat rakyat paling membutuhkan.*****