Menurut Ardhy, seluruh proses penyaluran bantuan akan dikawal bersama aparat penegak hukum dan Forkopimda agar tidak berubah menjadi program bancakan.
Pendampingan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi oleh Kejari Garut, Polres Garut, dan Kodim 0611/Garut.
"Tujuannya supaya bantuan benar-benar sampai dan bermanfaat untuk petani," ujarnya.
Langkah pengawasan ini dinilai penting. Sebab dalam banyak kasus, bantuan pertanian sering lebih cepat mengalir ke urusan administrasi daripada benar-benar terasa di sawah warga.
Kini tantangannya tinggal satu, apakah pompa air benar-benar dipakai mengairi sawah, atau nanti malah lebih sering diparkir jadi pajangan proyek bantuan tahunan.*****
Artikel Terkait
Hari Otonomi Daerah ke-30 di Garut, Daerah Diminta Mandiri Tapi Masih Belajar Berdiri
Eceng Gondok Kuasai Irigasi Karawang: Pemdes Kertarahayu Ultimatum BBWS Citarum–PJT II, Sawah 800 Hektare Terancam Gagal Tanam
Bupati Garut Sebut RLS Garut 7,86 Tahun: Sekolah Belum Tamat, Pekerjaan Rumah Sudah Menumpuk
Serapan Pupuk Subsidi di Garut Seret: Urea Kurang Dilirik, Pupuk Organik Bernasib Tragis, NPK Jadi Primadona Baru Petani
Program RTLH Garut 2026: Rapat Virtual Tiga Hari, Harapan Rumah Layak Tak Sekadar Zoom Meeting
Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Garut: 27 Daerah Unjuk Gaya, Jalan Kota Siap Disulap Jadi Panggung Budaya
Milangkala Tatar Sunda Garut 2026: Kirab Mahkota Binokasih, Janji Infrastruktur dan Hujan yang Tak Bisa Bubarkan Euforia
Harga Pupuk Subsidi di Garut dan Tasikmalaya Masih Mahal, Petani Bingung: Diskon 20 Persen Kok Hanya Terasa di Spanduk
5 Kepala Desa PAW Dilantik Bupati Garut, Pesan Utamanya Jelas: Cari Uang yang Halal, Bukan Ide yang Viral
Bupati Garut Kumpulkan APDESI, 442 Desa Diminta Kompak Kelola Dana agar Tak Habis untuk Rapat dan Spanduk